Melawan Kemiskinan, Mengungkap Realitas Di Negeri Emas
By: Date: March 12, 2017 Categories: Uncategorized

De Kleint Switzerland, daerah yg dulu masuk administrasi Kab. Malang ini, sekarang berkembang menjadi sebagai super besar wisata Jawa Timur. Dari dulu hingga sekarang pesona kota Batu tak pernah lekang sang waktu. Gugusan Arjuna, Semeru & hamparan pinus siap mengantar pengunjung menjajaki petualangan yang menciptakan kaki enggan beranjak pulang. Tak hanya Mengandalkan potensi alamnya yg aduhai, aneka macam objek wisata berkelaspun terus bertumbuh seiring kebutuhan warga akan suasana melepas penat nan nyaman tetapi tak melupakan unsur edukasi.

Pesatnya perkembangan sektor pariwisata pada Kota Batu diikuti menggunakan tumbuhnya pelaku bisnis mikro yang berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan perekonomian baik individu maupun holistik (PAD) Kota Batu. Dalam kurun ketika 2007-2012 pertumbuhan ekonomi pada Kota Batu, naik signifikan. Sektor perhotelan, restoran, dan pariwisata mampu menyumbang pendapatan sebanyak Rp 193,23 miliar selama lima tahun terakhir dari jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp 370,72 miliar tadi atau sebanyak 52 %. Keberhasilan global usaha pada Kota Batu tentu saja tidak bisa dilepaskan menurut peranan dunia bisnis yang telah terdapat, baik skala mini maupun skala akbar. Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah adanya iklim investasi yg baik ditunjang sang produktifitas yang tinggi. Meski pertumbuhannya cukup menggembirakan namun sektor UKM pada Batu belum diikuti dengan penataan manajemen & pemasaran yg memadai akibatnya lebih kurang 14.000 UKM yg ada pada Batu belum mampu bersaing pada pasar luar Batu. Padahal pertumbuhan UKM pada Batu termasuk cukup tinggi yakni mencapai ?300 UKM baru per tahun.

Kota Batu hanya sebagian contoh kecil dari keberhasilan pengembangan potensi lokal di era otonomi daerah. Sejalan dengan amanat GBHN bahwa arah dan tujuan pembangunan nasional harus dapat dimamfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan hasil yang dicapai harus dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat. Tujuan pembangunan tersebut erat kaitannya dengan upaya mengurangi kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Masalah kemiskinan (poverty) atau sering pula disebut dengan lingkaran setan kemiskinan ( visious circle of poverty )merupakan sesuatu yang kompleks yang dihadapi hampir semua negara berkembang termasuk Indonesia.

Kemiskinan menyangkut seluruh dimensi kebutuhan insan yg sifatnya beragam yaitu miskin sumber daya, miskin produktivitas, miskin pendapatan, miskin tabungan dan miskin investasi. Dipandang dari sisi ekonomi kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada kepemilikan asal daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, disparitas pada kualitas sumber daya manusia & disparitas akses pada kapital serta rendahnya kesempatan kerja yg ada. Tingginya tingkat kemiskinan sebagai indikator bahwa masyarakat belum berperan menjadi subjek pada pembangunan. Ironisnya, Lebih berdasarkan separuh penduduk miskin Indonesia justeru berada di Pulau Jawa. Sebanyak 14,83 juta jiwa atau atau sekitar 53 persen penduduk miskin terkonsentrasi pada Pulau Jawa berdasarkan total penduduk miskin per September 2016. Jumlah penduduk miskin terbesar kedua berada pada Pulau Sumatera, yaitu sebanyak 6,21 juta jiwa atau sekitar 22,4 persen.

TABEL

Walaupun secara kasat mata terlihat penurunan angka kemiskinan menurut kisaran11,13 % berdasarkan September 2015 menjadi 10,7 persen pada September 2016, namun angka-angka asa itu belum bisa memberi angin segar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yg hanya mengalami peningkatan lebih kurang lima %. Untuk menekan nomor kemiskinan sebagai satu digit atau di bawah 10 persen diharapkan pertumbuhan ekonomi yg lebih tinggi sebanyak lima,1 persen.

TABEL

Kekhawatiran mengenai kemiskinan kian menjadi-jadi seiring tingginya angka pengangguran, baik pengangguran terbuka maupun terselubung. Pada 2015, sekitar 37 persen penduduk miskin di Indonesia tidak memiliki pekerjaan tetap. Selain itu, 47 persen hanya bekerja pada sektor informal seperti wiraswasata, buruh lepas, ataupun pekerja bebas. Artinya, sektor ini bekerja pada lingkungan kerja yang tidak resmi. Hanya sekitar 15 persen penduduk miskin yang dapat merasakan bekerja di sektor formal seperti karyawan atau pegawai resmi. Untuk menyerap seluruh angkatan kerja baru setidaknya dibutuhkan pertumbuhan 8% dari Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang hanya berada di kisaran 5%.

TABEL

Rendahnya tingkat pendidikan turut jua sebagai dampak beratnya persaingan pada global kerja. Di tahun yang sama, lebih kurang 52 % penduduk miskin yang berusia pada atas 15 tahun hanya dapat menamatkan pendidikan hingga jenjang Sekolah Dasar/Sekolah Menengah pertama. Bahkan, 31 persen lainnya tidak sanggup menempuh jenjang Sekolah Dasar. Hanya 16,7 % penduduk miskin yang bisa mengenyam pendidikan hingga tingkat SMA atau lebih tinggi.

TABEL

Penduduk miskin yg berada di lebih kurang garis kemiskinan ( transient poor ) akan terus bertambah sejalan dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Penduduk miskin misalnya ini mampu saja ditolong menggunakan donasi yang berasal dari bermacam dana kompensasi yang diberikan pemerintah, karena pada dasarnya mereka mempunyai kemampuan buat bertahan hidup dan memperbaiki kondisi ekonominya. Tetapi buat penduduk miskin yg sangat "parahdanquot; ( chronic poor ), dana donasi berupa subsidi ataupun transfer langsung tidak akan dapat membawa mereka keluar berdasarkan kemiskinan. Lantaran, nir menyelesaikan kasus sebenarnya, yaitu nir adanya akses penduduk miskin terhadap faktor-faktor ekonomi sehingga sulit buat merubah syarat hayati mereka.

Kebijakan penurunan jumlah orang miskin sudah menjadi komitmen pada tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals (MDGs), yg telah di deklarasikan & ditandatangai oleh 189 negara termasuk Indonesia sejak 10 September tahun 2000. Salah satu tujuan utamanya berdasarkan delapan acara yang dideklarasikan tersebut merupakan tekad & komitmen buat mengurangi jumlah penduduk miskin menjadi separuh pada tahun 2015. Kemudian, pada 10 September 2005 acara MDGs tadi telah diadakan evaluasi & ditargetkan sebanyak 18 goals baru yang didasarkan pada ketersediaan data yang dapat didokumentasikan negara untuk mengukur kemajuan internasional, sehingga pada tanggal dan tahun tersebut yg sekarang tak jarang dikenal sebagai Hari Gelang Putih Internasional ke 2.

Bank Dunia lewat laporannya World Development Report on Property turut mendeklarasikan bahwa suatu peperangan melawan kemiskinan perlu dilakukan secara serentak dalam tiga front yaitu pertumbuhan ekonomi yg luas dan padat karya, pengembangan SDM (pendididkan, kesehatan dan gizi) dan menciptakan suatu jaringan pengaman sosial buat mereka yang sama sekali tidak mampu buat mendapatkan laba berdasarkan pertumbuhan ekonomi & kesempatan pengembangan SDM dampak ketidakmampuan fisik dan mental, bencana alam, konflik sosial dan terisolasi secara fisik.

Kondisi “ketidakberdayaan” ini dapat diatasi dengan mendorong terjadinya investasi produktif. Untuk sampai pada tujuan tersebut rakyat harus memiliki modal material dan mental. Hal ini yang menjadi inspirasi perlunya pemberdayaan ekonomi rakyat yang kemudian berkembang untuk membangun sistem perekonomian bercorak ekonomi kerakyatan. Pemberdayaan masyarakat mengacu pada empowerment yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dengan menekankan pada arti pentingnya masyarakat lokal yang mandiri (self -reliant communities) sebagai suatu sistem yang mampu mengorganisir dirinya sendiri. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, pertama , menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Kedua , memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (empowering) meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses kedalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi sebagai upaya (effort) untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

UMKM menjadi investasi produktif, diperlukan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, menaikkan pendapatan rakyat, & mempertinggi kualitas sumber daya manusia. Dalam struktur perekonomian Indonesia, UMKM adalah aktivitas ekonomi rakyat yang produktif, yg keberadaanya mendominasi lebih dari 99% pada struktur perekonomian nasional. Pada awalnya, eksistensi UMKM dipercaya sebagai sumber krusial pada penciptaan kesempatan kerja & motor penggerak primer pembangunan ekonomi wilayah di pedesaan. Namun, pada era globalisasi ketika ini dan mendatang, kiprah UMKM semakin penting yakni menjadi salah satu asal devisa ekspor non – migas Indonesia.

Apabila dicermati lebih mendalam keberadaan UMKM cukup dilematis. Di satu sisi keberadaanya dipercaya menjadi penolong karena lebih bisa bertahan di masa krisis ekonomi dan sebagai tumpuan asa warga . Lantaran keberadaannya bisa poly menyediakan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan arus urbanisasi serta motor penggerak pembangunan nasional dan daerah. Di sisi lain, sektor ini pula dihadapkan berbagai permasalahan diantaranya berdasarkan aspek permodalan, kemampuan manajemen bisnis, dan kualitas sumberdaya manusia pengelolanya. Kendala dan perseteruan usaha mini dan informal lainnya pula ditimbulkan lantaran sulitnya akses terhadap berita & teknologi, yang mengakibatkan menjadi terbatasnya kemampuan bisnis mini buat berkembang.

Dalam rangka pengembangan usaha kecil ini diperlukan fakta yang lengkap, mudah & cepat dapat pada "aksesdanquot;, terutama fakta potensi suatu sektor bisnis ekonomi atau komoditas untuk dikembangkan dalam suatu wilayah (Kecamatan) tertentu, faktor-faktor yang menghipnotis pengembangannya, dan prospek pengembangan program kemitraan terpadu buat sektor usaha atau komoditas tersebut. Program aksi penumbuhan iklim usaha kondusif bertujuan buat memfasilitasi terselenggaranya syarat lingkungan usaha yg efisien secara ekonomi, sehat pada persaingan, & nir adanya diskriminasi bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha UMKM. Program ini berupaya mewujudkan lingkungan usaha yg kondusif bagi pengembangan UMKM pada aneka macam taraf pemerintahan.

Penanggulangan kemiskinan pada era otonomi wilayah mengandung pelajaran tentang peluang penanggulangan kemiskinan, baik menurut bentuk usang yang disusun pada pemerintah sentra, maupun pola baru hasil susunan pemerintah daerah, mungkin disertai dukungan pemerintah sentra atau partikelir pada daerah (Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2004). Otonomi wilayah memungkinkan peningkatan penanggulangan kemiskinan karena menghadapi jeda spasial maupun temporal yg lebih dekat dengan penduduk miskin itu sendiri. Selain itu peluang tanggung jawab atas aktivitas tadi berada pada tangan pemerintah kabupaten dan kota, dan pemerintah desa. Menjadi asa bersama upaya keras dan komitmen nyata pemerintah dalam peningkatan fungsi & kiprah UMKM, baik dalam bentuk pemberdayaan yang secara empowering, enabling maupun effort, semoga

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *